Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah. Melalui sistem pembayaran non tunai, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan lebih mudah, cepat, aman, serta terdokumentasi secara digital.

Dalam pemaparannya, perwakilan dari BPKD Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan berbagai mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non tunai, termasuk pemanfaatan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai manfaat transaksi non tunai dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern.

Pada kesempatan yang sama, BPKD Kabupaten Taput juga memperkenalkan implementasi aplikasi Sengkuyung Mobil sebagai salah satu inovasi digital yang mendukung pelayanan administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi, pelaporan, serta monitoring berbagai layanan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pendapatan daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Henry MM Sitompul mengatakan, ini dalam jemput bola pelayanan masyarakat bayar pajak dan retribusi ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merasa bertanggungjawab untuk turun kelapangan langsung menjemput bola ke desa-desa, ke kelurahan dan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, dalam arti kita menerapkan sistem pelanyanan ini sistem digitalisasi dimana kita lagi tidak menggunakan uang tunai tapi uang digital seperti yang di program kan pemerintah pusat kepada kita. 

Dan ini langkah-langkah yang kita lakukan adalah langkah berkesinambungan. Sementara, kita akan terus bergerak sampai betul menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan disi lain, kami juga menghimbau pemerintah kecamatan agar pemerintah desa dan kelurahan nya menghimbau masyarakat nya melalui gereja, mesjid atau rumah ibadah menghayo hayokan membayar pajak dan kita siap turun untuk melayani di tempat yang sudah kita tentukan, seperti hari pekan di siborong-borong. 

Masyarakat tidak perlu lagi ke Tarutung cukup saja di kecamatan nya untuk membayar pajak dan distribusi, ujar Sekda Kabupaten Tapanuli Utara. Selasa, (11-08-2026)

[Redaktur: Tohap Simaremare]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Frisdarwin menuding keterlambatan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan diduga sengaja dihambat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan tangan penegak hukum hanya karena tersangkanya adalah oknum anggota DPRD.

"Kalau yang melaporkan rakyat kecil dan yang tersangkanya rakyat kecil, mungkin besoknya sudah diamankan. Tapi sekarang? Yang tersangkanya oknum pejabat DPRD, maka bukti sejelas apa pun diduga jadi kabur. Hukum di Dairi ini apanya? Hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas!," tegasnya.

Maka tanpa ragu Frisdarwin menyodorkan pilihan tegas kepada Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan:

"Saya sampaikan sekali lagi, dengan tegas dan terbuka: Jika Bapak tidak berani menindak tegas Rasiden Damanik meski bukti videonya sudah jelas terang benderang, maka ada dua pilihan mundur dari jabatan Kapolres Dairi, atau "Ganti celana dengan rok!". Jangan duduk di kursi kehormatan itu jika tidak punya nyali menegakkan keadilan tanpa pandang bulu!," ungkapnya.

"Jangan beri alasan 'menunggu jadwal' atau 'masih diproses'. Bukti sudah di tangan, videonya sudah bicara sendiri. Jika dengan bukti sekuat itu saja masih tidak berani melangkah, maka AKBP Otniel Siahaan selaku Kapolres sebenarnya tidak layak memimpin institusi penegak hukum. Lebih baik mundur terhormat daripada terus-menerus mempermalukan jabatannya sendiri," cecar Frisdarwin.

Frisdarwin memperingatkan: Jangan biarkan rakyat beranggapan bahwa di Kabupaten Dairi ada hukum untuk rakyat kecil, dan ada pula hukum khusus untuk pejabat berkuasa. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah tegas, GPI bersama masyarakat tidak akan diam dan akan menuntut keadilan di jalan raya!.

Hingga berita ini diterbitkan AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi perkembangan kasus tersebut.

[Redaktur:Roy]

‎Dalam kesempatan yang sama, Bupati turut mengundang Mendikdasmen untuk membuka secara resmi perhelatan Rakernas V MPK di Tarutung sekaligus meninjau langsung sekolah-sekolah yang telah selesai direvitalisasi.
‎
‎Perkuat Sinergi Pendidikan Tinggi Keagamaan. ‎Aksi proaktif impinan daerah berlanjut saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama RI. Selain mengundang Dirjen Bimas Kristen untuk menjadi pembicara utama dan menutup rangkaian Rakernas V MPK, Pemkab Taput menegaskan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan kemitraan strategis dengan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.
‎
‎Pemkab Taput juga mendorong adanya penguatan sinergi agar perguruan tinggi keagamaan Kristen di seluruh Indonesia dapat terintegrasi dalam wadah MPK guna mempercepat peningkatan mutu SDM di daerah.
‎
‎Langkah taktis yang ditempuh Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara ini menegaskan kehadiran pemerintah daerah yang responsif, tidak hanya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan belajar para siswa di daerah bencana, tetapi juga dalam memposisikan Tapanuli Utara sebagai tuan rumah agenda nasional yang strategis.

[Editor: Eben Ezer S]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

"Video aksi dugaan penganiayaan sudah ada di tangan kepolisian polres Dairi, jadi tunggu apa lagi dan kenapa mesti lama proses gelar perkara," imbuhnya.
 

DASAR HUKUM YANG SEHARUSNYA DIPATUHI

Penundaan yang tidak jelas ini justru memunculkan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku:

1. KUHAP Pasal 108 ayat (1): Setiap laporan wajib diterima dan diproses. Proses penyelidikan melekat pada institusi kepolisian, bukan pada perorangan pejabat. Alasan "menunggu Kasat" bukan alasan hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan gelar perkara.
2. KUHAP Pasal 109 ayat (2): Penyelidikan wajib segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda setelah adanya laporan. Tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada seorang Kasat untuk menahan berkas yang sudah siap hanya karena masalah penjadwalan.
3. Perkapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelidikan: Gelar perkara wajib dilaksanakan segera setelah berkas dinilai lengkap dan siap. Penundaan tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran disiplin dan kode etik.
4. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 406: Penganiayaan yang menjadi pokok perkara Lamriah adalah tindak pidana yang wajib diproses dengan cepat. Menunda-nunda penyelesaian berarti mengabaikan kewajiban penegakan hukum.

 
PERBANDINGAN YANG MEMALUKAN

Situasi ini menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan penanganan kasus serupa di Medan. Seorang Anggota DPRD berinisial AT yang juga terjerat dugaan tindak pidana, sudah diproses cepat dan ditetapkan sebagai tersangka.

Lantas, mengapa di Polres Dairi di mana terlapor juga seorang Anggota DPRD  justru berjalan sangat lambat? Mengapa di Medan berani tegas tanpa banyak alasan, sementara di Dairi berkas yang sudah lengkap saja tak kunjung dijadwalkan?

Apakah benar-benar butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk menetapkan jadwal gelar perkara? Atau "menunggu Kasat" hanyalah alasan manis untuk memperlambat, memberi kesempatan terlapor, atau sengaja membiarkan perkara ini mati suri perlahan-lahan?

Apakah ada standar ganda penegakan hukum? Apakah jabatan terlapor membuat Polres Dairi segan untuk melangkah cepat?

Abdi Manullang menegaskan, kesabaran pihaknya sudah menipis. Jika dalam waktu dekat paling lambat minggu ini belum ada kepastian jadwal gelar perkara, maka Polres Dairi harus siap mendengar tuntutan keadilan yang akan disuarakan secara terbuka di halaman depan kantornya.

Hukum mestinya berjalan cepat, adil, dan sama bagi semua. Bukan berjalan lambat hanya karena terlapor memiliki jabatan. Rakyat berhak melihat keadilan yang nyata, bukan sekadar janji-janji yang digantungkan pada "jadwal Kasat" yang entah kapan turunnya dan yang justru tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk menahan proses perkara.

Hingga berita ini diterbitkan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Editor: Eben Ezer S]

Menurut Kementerian Dinas Kehutanan lewat salah seorang pegawai kementerian bermarga Sitorus, penyitaan dilakukan terhadap salah satu perusahan kayu di Humbahas, yang menurut hasil penelusuran sebagai penampung kayu.

“Kayu-kayu tersebut selanjutnya disimpan didalam kedi atau tempat pengering kayu. Tetapi didalamnya mereka menyimpan ratusan kubik kayu illegal.”

“Intinya, informasi penyitaan ini kita benarkan dan memang merupakan kegiatan rutin dari Dinas kehutanan sebagai bagian dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Sumatera Utara. Kegiatan ini juga memang secara rutin dilaksanakan dalam rangka pengawasan peredaran hasil hutan kayu,” ucap dia di Hutaginjang.

Dia katakana, setelah dilakukan police line, otomatis kayu tersebut berikut perusahannya sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas. Sebab agenda police line itu, mengartikan bahwa perusahaan itu berada dalam pengawasan negara.

Dalam artian, pihak perusahaan tersebut bakal segera diproses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Yang pasti setelah dilakukan penyitaan dan proses penyidikan sudah tuntas, maka kayu ini selanjutnya akan dilelang. Ini juga sudah sesuai dengan arahan dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kehutanan, KPK bahkan Gubernur Sumatera Utara.”

“Sementara perusahaan wajib diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bersama dinas kenenterian berhasil menangkap sebuah kilang kayu yang kedapatan menimpan puluhan kayu hasil penebangan liar dari kawasan cagar alam Cyclop Kabupaten Humbang Hasundutan.

Gudang penumpukan kayu alam beserta barang bukti berupa kayu balok sebanyak ratusan kubik batang kayu bulat, karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukan bukti surat angkutan yang sah.

Menurut dia, penangkapan kayu ilegal ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan, di kawasan cagar alam cyclop yang berada di belakang Kecamatan Pollung, Humbahas sering ada aktivitas penebangan pohon.

Dari informasi tersebut, lanjutnya, pihaknya langsung membentuk tim khusus guna melakukan pengecekan ke tempat penebangan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Sebagai satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Siborongborong sejak berdiri pada 1964, SMK Swasta Barma Bakti selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berbagai fasilitas sekolah mengalami kerusakan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga instalasi listrik diperbaiki.

Kepala SMK Swasta Darma Bakti Siborongborong, Sarmawati Simanjuntak mengatakan sekolahnya akhirnya memperoleh bantuan revitalisasi sejak berdirinya SMKSW Darma Bakti beroperasi.

“Puji syukur setelah 62 tahun berdiri, sekolah kami akhirnya mendapat bantuan revitalisasi dengan dana lebih dari Rp 1 M. Kemudian, dana itu diperuntukkan untuk rehabilitasi delapan ruang kelas, ujar Sarmawati dalam keterangan yang diterima Wahana News.Co, Kamis, 06 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, revitalisasi tidak hanya memperbaiki kondisi bangunan sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk praktik siswa.

Menurut Sarmawati, perubahan fasilitas tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sehingga jumlah peserta didik baru terus bertambah dalam dua tahun terakhir.

“Hebatnya hasil revitalisasi ini adalah selain mengubah fisik sekolah kami, juga mengubah stigma para orang tua menjadi lebih percaya menyekolahkan anaknya di sini. Dalam dua tahun terakhir kami mendapatkan jumlah murid yang masuk lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya”, paparnya.

Manfaat revitalisasi juga dirasakan para orang tua murid. Maria Nababan mengaku kini lebih yakin menyekolahkan anaknya di SMKSW Darma Bakti Siborongborong karena fasilitas belajar yang semakin memadai.

“Sekarang fasilitas ruang kelas, toilet, dan beberapa lainnya sudah jauh lebih baik. Kami sebagai orang tua tentunya percaya bahwa sekolah bisa menjadi tempat yang bisa mengantarkan putra putri kami meraih masa depannya”, ungkap Maria.

Hal senada disampaikan Alfia Situmorang, siswi kelas XI jurusan Akuntansi. Ia merasa lebih nyaman belajar setelah sekolahnya memiliki berbagai fasilitas baru nantinya.

“Senang sekali sekarang kedepan ada fasilitas baru di sekolah kami. Kami merasa senang di sekolah. Terima kasih, Pak Presiden dan Pak Menteri,” kata Alfia.

Pemerhati pendidikan Alpa Simanjuntak mengatakan revitalisasi sekolah di wilayah terluar merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah 3T.

Menurut Alpa, program tersebut menjadi wujud pelaksanaan visi pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak serta dukungan fasilitas pembelajaran digital.

“Semoga seluruh bantuan yang diberikan baik berupa pembangunan sarana prasarana dan peralatan digital menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Pusat dan wujud nyata upaya membangun generasi Indonesia yang hebat, unggul, cerdas, dan berkarakter", ujar Alpa.

Ketua Yayasan SMK Darma Bakti,  mengucamkan rasa terimakasih buat Pemerintah Pusat, telah memperhatikan SMA/SMK Swasta ikut mendapatkan revitalisasi bagi SMA/SMK Swasta di Indonesia, guna menopang pertumbuhan pendidikan lebih maju kedepan.

Saya sebagai pemilik Yayasan Darma Bakti Siborongborong, selain revitalisasi dari pemerintah, kami pihak Yayasan telah merenofasi ruang laboratorium, kamar mandi, ruang tamu, toilet, bahkan intlasi listrik ke seluruh fasilitas saranaprasarana, ujarnya.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

[Redaktur:Roy]

menurut Mudi, staf DPRD bernama Lena sudah sangat paham bahwa tuntutan utama warga dalam unjuk rasa lalu adalah menuntut pertanggungjawaban dugaan penyelewengan anggaran desa. Namun surat undangan yang diterima untuk RDP Rabu (5/8/2026) justru memuat agenda pembahasan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

“Si Lena sudah tahu persis kami minta RDP soal dugaan korupsi di desa kami. Tapi saat surat saya buka, isinya membahas penolakan hasil hitungan suara. Bukan ini yang kami perjuangkan! Saat saya tanya balik, ia beralasan soal korupsi bisa disampaikan besok dengan membawa bukti. Padahal dari awal kami sudah sampaikan tuntutan itu secara jelas,” ungkap Mudi kepada WahanaNews.co.

Meskipun isi surat melenceng jauh dari aspirasi, Mudi tetap menerima dokumen tersebut. Namun rasa kecewanya mendalam lantaran Lena seharusnya memahami tata cara dan syarat penyelenggaraan RDP, sehingga dapat memberi arahan yang benar kepada warga. Ironisnya, informasi itu tak pernah disampaikan.

“Kami terima surat itu, tapi kami ingin tahu sejauh mana ia menyampaikan keluhan kami ke pimpinan. Bahkan saat rapat berlangsung, anggota dewan justru menyatakan RDP soal itu baru bisa dijalankan jika warga mengajukan laporan tertulis terlebih dahulu. Seharusnya Lena yang memberi tahu kami prosedur ini sejak awal, bukan malah memberi janji manis yang ujungnya mengecewakan,” tegasnya.

Mudi menilai kelalaian atau ketidaktelitian ini semakin menegaskan bahwa aspirasi warga desa masih dipandang sebelah mata. Padahal masalah dugaan kerugian keuangan negara adalah ranah yang sangat mendesak untuk dituntaskan secara transparan dan akuntabel.

Saat dikonfirmasi Lena via WhatsApp berdalih sudah disampaikan sebelum RDP agar memasukkan surat terkait permasalahan yang mereka tuntut sebelum RDP

"Bg kami buat surat berdasarkan surat masuk, Kmrin sudah sampaikan juga sblmnya Rdp msuk kn surat terkait permasalahan yg mereka tuntut. Dan wktu smlm ngambil surat saya sampaikan kn lagi bwak surat bukti pendukung mereka, Wktu aksi damai staf menyampaikan lagi masuk kn surat mereka, jdi  msuk kn aj surat ke DPRD bg," dalihnya.

[Redaktur:Roy]

Kegiatan ini bertujuan membangun kesepahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi melalui penataan desa dan penegasan batas desa.

Rapat diikuti oleh pemerintah daerah yang menjadi lokus kegiatan di Provinsi Sumatera Utara, dengan agenda membahas tahapan pelaksanaan, metode, serta identifikasi berbagai kendala yang berpotensi muncul dalam proses penataan desa dan penegasan batas desa. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program secara terarah dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Wilayah Sumatera Tahun Anggaran 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara selaku Wakil Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Melalui surat pernyataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mendukung seluruh tahapan penataan desa dan penegasan batas desa, menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin timbul melalui mekanisme koordinasi sesuai ketentuan, menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan kepastian batas wilayah desa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi pemerintahan desa, mendukung percepatan pembangunan, serta memberikan kepastian hukum wilayah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

[Redaktur:Roy]

"Bahwa melihat SP2HP yang dikirimkan oleh penyidik menunjukkan bahwa Penyidik diduga berupaya mengkaburkan perkara dan menghilangkan bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi dan Berkas perkara," imbuhnya.

Berikut adalah rincian pasal yang menjadi acuan sah maupun larangan tegas dalam pelaksanaan pemanggilan berulang:

DASAR HUKUM YANG MENGIJINKAN PEMANGGILAN ULANG

1. Pasal 26 Ayat (1) KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)
“Penyidik berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memanggil orang yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan peristiwa tindak pidana, serta meminta keterangan kepada pelapor, saksi, dan terlapor.”
Makna: Penyidik boleh meminta keterangan lebih dari satu kali jika ada hal yang belum terungkap.
2. Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
“Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor guna mencari dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk memahami jelas peristiwa yang terjadi serta menemukan tersangka.”
Makna: Pemeriksaan berulang sah jika tujuannya melengkapi keterangan yang belum lengkap atau mencocokkan fakta.
3. Pasal 131 Ayat (1) KUHAP
“Surat panggilan harus memuat nama tersangka/saksi/pelapor, perkara yang diperiksa, alasan pemanggilan, waktu dan tempat kedatangan, serta keterangan bahwa yang dipanggil wajib hadir.”
Makna: Syarat mutlak sahnya undangan kedua adalah harus menyebutkan alasan yang spesifik, bukan sekadar “diminta hadir kembali”.

PASAL YANG DILANGGAR JIKA PEMANGGILAN SEWENANG-WENANG

1. Pasal 161 Ayat (1) KUHAP
“Dalam melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan ancaman, paksaan, janji, atau pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemerdekaan memberi keterangan.”
Pelanggaran: Jika undangan ulang bertujuan menekan, mengintimidasi, atau memaksa mengubah keterangan.
2. Pasal 419 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
“Pejabat yang karena jabatannya dengan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk merugikan kepentingan orang lain atau negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, hanya untuk memperlama proses atau menghambat keadilan.
3. Pasal 316 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang menjalankan hak-hak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang digunakan untuk menghalangi hak pelapor mencari keadilan.
4. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pelanggaran: Jika proses hukum tidak memiliki kepastian, berbelit-belit tanpa alasan, dan tidak adil.

“Kami hadir untuk menghormati hukum. Namun kami juga berhak menuntut agar hukum tidak dipelintir. Jika undangan kedua ini tidak menjawab hal yang belum jelas, melainkan hanya mengulang pertanyaan yang sudah terjawab, maka itu bukan lagi proses hukum, melainkan penyalahgunaan wewenang yang bisa kami tuntut sesuai pasal-pasal di atas,” tegas Abdi Manullang menutup pembicaraan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Bagi petani, perhatian diarahkan pada perbaikan irigasi tersier, sentra pembibitan, hingga penguatan komoditas unggulan agar produktivitas dan kesejahteraan turut meningkat, bukan sekadar program yang selesai di atas kertas.

Sementara di sektor perdagangan dan UMKM, pembenahan pasar tradisional di Pangaribuan, Tarutung, Siborongborong, dan Sarulla terus dikebut, termasuk rencana Pasar Induk Siborongborong dan Posko Layanan Pasar yang memudahkan masyarakat memantau harga dan timbangan. 

Kopi dan gula merah khas Tapanuli Utara pun didorong naik kelas agar semakin bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui evaluasi berkelanjutan ini, Pemkab Tapanuli Utara berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

TAPUT.SIBARAGASNEWS, Jakarta - Bupati Taput Kunjungan ke Jakarta, Perjuangkan Pendidikan dan Kesehatan yang Lebih Baik untuk Warganya. Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bertandang ke Jakarta menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Bukan sekadar audiensi seremonial dua langkah nyata sedang dirintis untuk Taput. Jakarta (03/08/2026).

Pertama, Tarutung dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas V Majelis Pendidikan Kristen se-Indonesia, Oktober mendatang. Ratusan tokoh pendidikan dari seluruh negeri akan datang — membawa peluang baru bagi pelajar, geliat ekonomi warung dan penginapan warga, hingga promosi wisata daerah.

Kedua, Pemkab mendorong percepatan digitalisasi layanan kesehatan agar warga di pelosok tak perlu menempuh jarak jauh hanya untuk berobat, serta memperjuangkan dukungan pembangunan rumah sakit agar fasilitas kesehatan di Taput makin memadai.

Dua hal sederhana yang dituju, anak-anak Taput punya akses pendidikan berkualitas, dan keluarga Taput tak lagi cemas soal layanan kesehatan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Menurut Abdi, jika proses macet, itu diduga karena sengaja tidak diserahkan, sengaja tidak dipelajari, atau sengaja diabaikan.

"Kami tidak bodoh. Masyarakat Dairi tidak buta. Saat kasusnya rakyat biasa, berkas bisa selesai dalam hitungan hari. Tapi saat yang diduga tersangkanya Rasiden Damanik, tiba-tiba harus menunggu pejabat baru, tiba-tiba... Ini bukan ketidaktahuan, ini dugaan kemauan untuk tidak menegakkan hukum,” kritiknya tajam.

Ia memperingatkan pihak Polres Dairi agar tidak menjadikan pergantian personel sebagai alasan klasik untuk menutupi dugaan ketidakberpihakan:

“Ingat Pasal 108 KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019: Anda tidak boleh berhenti bekerja hanya karena pejabatnya berganti. Jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan nyata, kami tidak akan diam. Kami akan serahkan bukti dugaan pelanggaran prosedur ini ke Propam, Itwasda Polda Sumut, Kompolnas, dan ajukan Praperadilan. Kami buka-bukakan kepada publik: siapa yang sebenarnya diduga melindungi siapa di Polres Dairi ini," ungkap Abdi Manullang.

Abdi menegaskan, perjuangan kliennya bukan sekadar soal dugaan penganiayaan yang dialami, melainkan soal apakah hukum di Dairi ini milik semua warga, atau diduga hanya milik mereka yang memiliki kursi kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi via WhatsApp.

[Redaktur:Roy]

Bupati Taput Dr JTP Hutabarat (pakai kaca mata) saat melakukan pengguntingan pita
‎
‎Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan dan kenyamanan warga, Pemkab Tapanuli Utara siap menindaklanjuti proses pemeliharaan sarana tersebut. ‎"Apabila proses hibah aset nanti diserahkan kepada pemerintah daerah, Pemkab Taput siap mengalokasikan anggaran perawatannya demi menjamin kelayakan dan keamanan jembatan dalam jangka panjang. Saya juga mengimbau seluruh warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini," tegas Bupati.
‎
‎Sementara itu, Ketua Umum YPP SCTV Indosiar, Komjen. Pol. (Purn.) Imam Sudjarwo menjelaskan bahwa jembatan ini merupakan fasilitas ke-35 yang dibangun SCTV di seluruh wilayah Indonesia guna membuka isolasi dan memperlancar konektivitas warga di daerah.
‎
‎Rasa syukur turut disampaikan tokoh masyarakat setempat, Wesly Hutabarat. Ia mengapresiasi kebaikan SCTV serta menyambut hangat komitmen Pemkab Tapanuli Utara yang siap mengawal pemeliharaan jembatan gantung tersebut ke depan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

"Perkembangan penanganan perkara terkait perkara Penganiayaan dengan Saksi Korban / Pelapor bernama Lamria Manullang dan dengan Terlapor Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Rasiden Damanik dan Isterinya, Masro Nainggolan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 Penyidik telah melakukan pemeriksaan interogasi secara Konfrontir langsung terhadap Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi dan didampingi para PH," ujarnya, Selasa (14/7/2026) lalu.

"Rencana tindak lanjut adalah akan melaksanakan gelar perkara untuk menyimpulkan hasil penyelidikan. Bilamana ada perkembangan akan kita sampaikan," imbuhnya.

Namun kenyataan berbicara lain. Hari berganti minggu, tak ada langkah nyata, tak ada kejelasan. Kelambanan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran tegas terhadap Pasal 108 KUHAP yang mewajibkan aparat segera memproses setiap laporan yang masuk, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Kami sudah berbicara dengan baik, kami sudah menghormati prosedur. Tapi yang kami dapat hanyalah kebohongan berbalut kata-kata resmi. Ini bukan kelalaian, ini adalah dugaan persekongkolan yang direncanakan agar perkara ini mati perlahan. Polres Dairi seolah takut menyentuh anggota dewan, padahal korban hanya rakyat kecil yang meminta haknya dihormati,” tegas Abdi Manullang dengan nada yang tak lagi sabar.

Ia menegaskan tak akan membiarkan keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, kelalaian penyidikan, hingga dugaan persekongkolan ini secara resmi ke Bidang Propam dan Wasidik Polda Sumatera Utara.

“Kami ingin buktikan: apakah di negara ini hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kuasa? Atau aparat penegak hukum benar-benar berdiri tegak tanpa memandang siapa yang menjadi tersangka?” tandasnya.

[Redaktur:Roy]

‎Kesehatan Gigi Fondasi Tumbuh Kembang Anak. ‎Dalam arahannya, Bupati JTP Hutabarat memberikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Pelita Kita Bersama dan PDGI Cabang Taput yang telah menginisiasi kegiatan edukatif tersebut. Ia menekankan bahwa kesehatan gigi dan mulut memiliki keterkaitan erat dengan kecukupan gizi dan konsentrasi belajar anak.
‎
‎"Kesehatan gigi dan mulut adalah fondasi penting. Jika anak sakit gigi, asupan gizinya terganggu dan kemampuan berpikirnya ikut terdampak. Edukasi sejak dini ini sangat berharga agar anak-anak kita tumbuh sehat, percaya diri, dan siap meraih cita-citanya menjadi TNI, Polri, pilot, dokter dan cita-cita lainnya," ujar Bupati di hadapan ratusan siswa dan orang tua.
‎
‎Sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar masyarakat, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Tapanuli Utara tahun ini telah menganggarkan pengadaan empat unit dental chair (kursi pemeriksaan gigi) yang disebar ke sejumlah Puskesmas di Tapanuli Utara.
‎
‎Pemkab Siap Fasilitasi dan Gelar Kegiatan Serupa. ‎Melihat tingginya antusiasme warga dan besarnya manfaat kegiatan ini, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Tapanuli Utara sangat terbuka untuk berkolaborasi, bahkan siap memfasilitasi serta mengalokasikan dukungan anggaran guna menyelenggarakan kegiatan serupa yang menjangkau lebih banyak sekolah dan desa di masa mendatang.
‎
‎"Kami sangat menyambut baik inisiatif seperti ini. Ke depan, Pemkab Tapanuli Utara siap berkolaborasi dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
‎
‎Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pelita Kita Bersama, Jhonson Edy Simanjorang, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bupati di tengah padatnya agenda pemerintahan. Sementara itu, PDGI Cabang Taput menerjunkan 32 personel dokter gigi di bawah pimpinan drg. Bunga Silalahi, MKM., untuk memberikan edukasi menyikat gigi secara benar serta pemeriksaan fisik secara gratis.

‎Kegiatan baksos ini diikuti oleh ratusan pelajar dan orang tua pendamping dari TK Johansen Pansur Napitu, SD Negeri 174567 Pansur Napitu, SD Negeri 173117, dan SD Negeri 173125 Onan Gadu. Acara ditutup dengan pembagian paket perlengkapan kesehatan gigi secara simbolis oleh Bupati bersama jajaran pimpinan yayasan dan PDGI.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

‎"Fasilitas kesehatan dan kegiatan belajar mengajar anak-anak sekolah kini sudah berjalan normal. Aksesibilitas jalan dan konektivitas jaringan telepon serta listrik yang sempat terputus, saat ini sudah kembali terkoneksi sepenuhnya," ujar Bupati Jonius Taripar.

‎Di sektor perekonomian warga yang mendasarkan hidup pada pertanian, Pemkab Taput sukses menyelesaikan rehabilitasi lahan sawah seluas kurang lebih 800 hektare. Kehadiran bantuan sarana produksi seperti traktor, pompa air, hingga alat pengolah sampah turut mempercepat pemulihan produktivitas petani lokal.
‎
‎Selain itu, akses transportasi warga kembali normal menyusul rampungnya perbaikan Jembatan Sitakka hasil kolaborasi bersama TNI, yang kini sudah dapat dilalui masyarakat secara fungsional.
‎
‎Satgas PRR Apresiasi Kerja Cepat Pemkab Taput. Progres cepat yang ditunjukkan Pemkab Taput mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Koordinator Wilayah Sumut Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahyono. Menurutnya, kerja keras jajaran Pemkab Taput dalam mengembalikan fungsi pelayanan publik dan infrastruktur sangat terstruktur dan berorientasi pada kepentingan warga.
‎
‎Brigjen TNI Fadjar Tjahyono menjelaskan bahwa kedatangan tim Satgas bertujuan memverifikasi data dan memastikan percepatan perubahan status indikator pemulihan dari kategori proses (kuning) menuju normal sepenuhnya (hijau).
‎
‎"Kami melihat secara langsung di lapangan bahwa pemulihan berjalan sangat baik. Pemerintah Pusat melalui berbagai kementerian/lembaga telah mengalokasikan anggaran, baik berupa Transfer ke Daerah (TKD) maupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT) hingga puluhan miliar rupiah untuk Tapanuli Utara. Kami siap mengawal dan memastikan seluruh bantuan pusat mendarat tepat sasaran di Taput," tegas Brigjen TNI Fadjar Tjahyono.
‎
‎Melalui kolaborasi harmonis antara Pemkab Taput, Satgas PRR, TNI/Polri, serta dukungan penuh Pemerintah Pusat, Kabupaten Tapanuli Utara kini terbukti semakin tangguh dan siap melangkah maju menuju pemulihan ekonomi dan kemasyarakatan yang utuh.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Berdasarkan dokumen penjatuhan hukuman disiplin yang diperoleh Polmas Poldasu, tiga ASN dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), sedangkan satu ASN lainnya dikenai Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Tiga ASN yang dijatuhi sanksi pemberhentian tersebut yakni Ida Rohani Sinaga, Maradona Batubara, dan Mayanti Hutabarat, Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ida Rohani Sinaga dan Maradona Batubara diketahui tidak masuk kerja selama 67 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Sementara itu, Mayanti Hutabarat, tidak melaksanakan tugas sejak April 2025 tanpa memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada instansi tempatnya bertugas.

Selain itu, Retta Herlindawati, dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang setelah tercatat tidak masuk kerja selama 29 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Menanggapi penjatuhan sanksi tersebut, Bupati Tapanuli Utara, Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta mengacu pada mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangannya kepada Media melalui sambungan telepon pada Rabu (29/7/2026), Bupati menjelaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin ASN tidak serta-merta berujung pada sanksi. Sebelum keputusan dijatuhkan, pemerintah telah melalui tahapan pembinaan, pemeriksaan, klarifikasi, hingga evaluasi sesuai prosedur yang diatur dalam regulasi kepegawaian.

“Kalau sampai ada pemberhentian, itu berarti seluruh tahapan pemeriksaan dan mekanisme sudah dilalui sesuai aturan. Jadi menurut saya keputusan itu sangat wajar, karena yang bersangkutan sudah tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, status sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan amanah sekaligus kepercayaan dari negara yang harus dijaga dengan penuh integritas, loyalitas, disiplin, serta rasa tanggung jawab. ASN dituntut menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui etos kerja yang baik dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

«”Semestinya setiap ASN menghargai seragam yang dikenakannya. Seragam itu bukan sekadar identitas, tetapi simbol pengabdian kepada negara dan masyarakat. Banyak PPPK yang awalnya kurang disiplin, namun setelah diberikan pembinaan mereka berubah menjadi lebih baik. Artinya, pembinaan akan berhasil apabila masih ada kemauan untuk memperbaiki diri dan bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.»

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penegakan disiplin bukan bertujuan untuk memberikan hukuman semata, melainkan sebagai bentuk pembinaan sekaligus upaya menjaga marwah birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan secara optimal, profesional, dan dapat dipercaya masyarakat.

Ia berharap langkah tegas yang diambil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi pembelajaran sekaligus peringatan bagi seluruh ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar senantiasa menaati aturan, meningkatkan kedisiplinan, serta menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

“Mudah-mudahan tindakan ini menjadi lampu peringatan bagi seluruh ASN dan PPPK agar semakin disiplin, menghargai amanah yang diberikan negara, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Langkah tegas yang diambil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ini dinilai menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, disiplin, dan berintegritas. Penerapan aturan yang konsisten diharapkan mampu memperkuat budaya kerja aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kepada WahanaNews.co, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring via WhatsApp menyampaikan bahwa adanya dugaan pemerasan tersebut adalah tidak benar.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada dan tidak benar adanya pemerasan oleh KPR kepada Narapidana MS seperti yang di sampaikan sebelum nya," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Loviga juga menjelaskan bahwa MS sudah bebas secara integrasi PB, ia juga membenarkan bahwa MS pernah ditahan di rutan Sidikalang dan telah dipindahkan ke rutan Kabanjahe.

"Untuk WBP MS, pernah di tahan di Rutan Sidikalang, di pindah/mutasi ke Rutan Kabanjahe, dan sekarang sudah bebas secara integrasi PB pada bulan April 2026," jelasnya.

"Data yang kami dapat MS melakukan pelanggaran syarat khusus, sudah 3 kali berturut-turut tidak melapor ke Pos Bapas setelah bebas PB," imbuhnya.

Ia juga meminta agar MS melakukan upaya hukum, namun jika tak mendasar oknum KPR tersebut juga akan mengambil langkah hukum.

"Terkait dugaan pemerasan itu, saya harapkan yang bersangkutan silahkan melakukan upaya hukum.
Bila tidak mendasar, Personal(KPR) juga akan mengambil langka Hukum terkait hal ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Hal itu diungkap mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan, pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

Tim supervisi yang tiba di Tapanuli Utara terdiri dari Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, selaku Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Kombes Pol Wahyu Widiarso selaku Wakil Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara, serta Kolonel Tamimi Hendra Kesuma selaku Kepala Posko Data.
‎
‎Kunjungan tim tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan supervisi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. 

‎Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

 Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi wisata Pulau Sibandang sekaligus memperkuat komitmen pelestarian budaya Batak sebagai bagian dari pembangunan daerah. ‎Acara berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat, tokoh adat, mahasiswa, perantau Batak, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Bupati Tapanuli Utara, Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pulau Sibandang memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan keindahan alam yang menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. ‎

Menurut Bupati, daya tarik Pulau Sibandang tidak hanya terletak pada panorama alamnya, tetapi juga pada nilai sejarah dan budaya yang masih terjaga, seperti keberadaan rumah adat Batak, cagar budaya, serta pohon mangga berusia lebih dari 150 tahun yang hingga kini masih berbuah. ‎"Yang ingin kita tampilkan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses sejarah dan nilai-nilai budaya yang membentuk identitas Pulau Sibandang," ujar Bupati.

‎Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui konsep sport tourism, seperti penyelenggaraan maraton, jalur bersepeda, hingga olahraga renang perairan terbuka (open water swimming) di sekitar Pulau Sibandang. Konsep tersebut dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat dan semangat sukarelawan guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
‎
‎Apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus mantan Bupati Tapanuli Utara, Dr RE Nainggolan, Ia menilai Panggung Budaya "Beta Tu Pulo Sibandang" mampu menampilkan kekayaan budaya Batak secara utuh dan sarat makna.

 ‎Menurutnya, penampilan seni budaya yang ditampilkan memperlihatkan kualitas, penghayatan, serta kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan Tapanuli Utara. ‎"Saya berharap Pulau Sibandang semakin dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan Sumatera Utara dan mendapat dukungan seluruh masyarakat, khususnya para perantau," ungkapnya.

‎Panggung budaya tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ferry Mulyana Sunarya, unsur Kodim, Kejaksaan Negeri, Ketua TP-PKK dan Staf Ahli PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Bank Sumut, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta berbagai elemen masyarakat.
‎
‎Kemeriahan acara semakin terasa melalui berbagai pertunjukan seni tradisional, seperti tortor, pementasan Hoda-hoda, atraksi budaya dari sanggar seni dan pelajar, serta hiburan musik yang dibawakan oleh Style Voice dan DKD Tapanuli Utara.
‎
‎Melalui Panggung Budaya "Beta Tu Pulo Sibandang", Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan sekaligus memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk para perantau dan investor, untuk bersama-sama mempromosikan serta mengembangkan potensi Pulau Sibandang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil  Bupati beserta Kapolres Kabupaten Tapanuli Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang mewakili, Forum Anak Natuna (FAN), para guru, orang tua, serta anak-anak dari berbagai sekolah yang turut memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat tertulis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi. Peringatan HAN tahun ini mengusung tema nasional “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, sebuah ajakan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk membentengi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perundungan (bullying).
‎
‎Sinergi Lintas Sektor untuk Lingkungan Ramah Anak. ‎Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menekankan bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

"Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kolaborasi erat antara keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media, tokoh agama, hingga tokoh adat demi mewujudkan ruang tumbuh kembang yang aman bagi generasi penerus kita," ujar Bupati.
‎
‎Pemkab Taput juga mendorong optimalisasi Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (GERNAS #RANA) serta penguatan kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) di seluruh pelosok wilayah Tapanuli Utara. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ruang publik dan institusi pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan anak.
‎
‎Investasi Terbaik Menuju Indonesia Emas 2045. ‎Mengakhiri amanatnya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pemenuhan hak anak sebagai prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian mendasar yang diberikan hari ini merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045.
‎
‎"Anak-anak Tapanuli Utara harus tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta berdaya saing. Merekalah yang kelak memimpin dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang maju, adil, dan sejahtera," tegasnya.
‎
‎Sebagai wujud nyata kepedulian dan pemenuhan hak sipil anak, dalam rangkaian kegiatan ini Pemkab Taput menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) secara simbolis kepada beberapa perwakilan anak. Selain itu, Bupati beserta jajaran juga membagikan paket bingkisan untuk memberikan keceriaan dan motivasi kepada anak-anak yang hadir.

 Suasana peringatan HAN ke-42 semakin semarak dengan ditampilkannya berbagai pertunjukan seni dan budaya oleh para pelajar. Atraksi seni tersebut menjadi wadah ekspresi bakat, kreativitas, sekaligus sarana melestarikan nilai-nilai budaya lokal Tapanuli Utara sejak dini.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara menghimbau seluruh sekolah terutama sekolah negeri agar tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun yang dikaitkan dengan pelaksaan MPLS. Hal ini diduga terjadi disalah satu SMP Negeri yang berada di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini berdasarkan informasi dan data yang dihimpun sibaragasnews dari berbagai sumber, bahwa oknum kepsek yang berinisial TM, diduga telah menguti dana tryout sekitar 25 per siswa.

Kepala sekolah TM saat di konfirmasi media melalui WhatsApp mengatakan, ini khusus kls 7 untuk seleksi kls unggulan. Untuk kls 8,9 bagi yang berminat mau mengikuti. Kami kerja sama pihak bimbel talenta. Karena kls unggulan merupakan program unggulan di sekolah kami.

Selain itu, kami sudah terlebih dahulu saya kepada Bapak Selfi dan Kadis. Pada saat pemaparan program sekolah yang di hadiri bpk Bupati dan Wakil Bupati hal tersebut sudah sampai,ujar MT melalu WhatsApp.

Pratik kepala sekolah yang memungut biaya tryout kepada siswa adalah pelanggaran. Kepala dinas pendidikan secara tegas melarang segala bentuk pengutan atau kutipan di luar ketentuan resmi,karena pembiayaan sekolah telah diatur dan ditanggung oleh pendidikan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo setelah dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

Acara tersebut di awali dengan peyambutan kapolres baru AKBP Ferry Mulyana Sunarya, beserta ketua cabang Bhayangkari Taput. Setelah memasuki tempat acara, Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, menyampaikan laporan situasi wilayah hukum polres Taput. Selanjutnya acara apel bersama dengan sejumlah personil, di halaman polres Taput. 

Saat menyampaikan kata-kata perpisahan, AKBP Ernis Sitinjak, menyampaikan terimakasih atas dukungan dan loyalitas semua personil sehingga tugas yang saya emban selama 2 tahun 6 bulan 17 hari bisa terlaksana dengan baik.

Mohon Doa restu dari seluruh anggota polres Taput untuk saya dan keluarga agar saya mampu melaksanakan tugas di tempat yang baru. Saya juga menitipkan kapolres yang baru agar seluruh anggota tetap solid untuk mendukung beliau sama halnya seperti mendukung saya.

Selama saya bertugas di polres Taput tentu ada kekurangan dan kelebihan saya. Maka pada kesempatan ini saya secara pribadi mohon maaf. Inilah yang terakhir saya berdiri depan ini dan saya mohon pamit.

Setelah apel bersama selesai selanjutnya AKBP Ernis Sitinjak, beserta ibu di lepas dengan acara hormat pedang pora sambil menyalami seluruh personil dan bhayangkari

Mengetahu hal acara pisah sambut Kapolres Taput, pemerhati masyarakat J Sihombing di Siborongborong, menyampaikan teimakasih atas keberhasilan Polres Tapanuli Utara dibawa kepemimpinan AKBP Ernis Sitinjak dalam mengayomi masyarakat mulai dari terlaksananya Pilkada di Tapu aman dan tertib, pembrantasan peredaran narkoba dan praktik judi, jadi harapan masyarakat kepada Kapolres yang baru kiranya dapat meningkatkan pelayanan mengayomi dan penegakan hukum yang berlaku kedepan, ucapnya.

[Redaktur: Tohap Simarremare]

"Kata bang hafiz 'iya, sudah kami lakukan penindakan' jadi tebakan ku benar pihak Polrestabes Medan yang melakukan penggerebekan," ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanit Pidum Iptu M. Hafizullah belum memberikan keterangan resmi secara terperinci mengenai hasil penyitaan maupun identitas tersangka.

[Redaktur:Roy]

Hal ini makin menebalkan tanda tanya besar di mana kewajiban pengawasan serta penindakan tegas Polres Pelabuhan Belawan dan tak hanya itu, publik pun kembali bertanya siapa yang melindungi bisnis ilegal tersebut, sehingga dengan bebasnya gudang itu terus beroperasi?

Sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan hal tersebut, saat melintas didepan gudang tersebut aromanya solar sangat menyengat.

"Dulu memang dia buka di daerah Gudang Kapur. Sekarang pindah ke sini. Aroma solar sangat menyengat sampai tercium jelas ke jalan siapa pun yang lewat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Lokasi baru justru makin berisiko: gudang berdiri persis berdampingan dengan rumah warga yang berjejer sangat rapat.

"Lihatlah sendiri! Kami sangat cemas jika terjadi kebakaran atau hal buruk lain. Bahan bakar sangat mudah meledak, pasti warga sekitar jadi korban pertama," tegas warga.

"Segera turun tangan! Tindak tegas dan tutup permanen tempat ini! Tempat simpan bahan berbahaya mutlak tak boleh di tengah pemukiman padat, yang ku herankan siapa yang melindungi nya sehingga bebas beroperasi?," imbuhnya.

Secara tegas perbuatan itu melanggar aturan hukum:

- Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga BBM atau LPG bersubsidi, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar;
- Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengalihkan barang kebutuhan pokok sehingga tak diterima warga yang berhak, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo.

[Redaktur:Roy]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diduga diperkirakan ratusan juta melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

Masalah tata letak ini sudah menjadi polemik klasik, terutama saat hari pekan berlangsung (biasanya setiap hari Selasa) ketika aktivitas transaksi memuncak. Penertiban secara persuasif seringkali dilakukan oleh instansi gabungan untuk mencegah kemacetan, namun pedagang kerap kembali berjualan di luar area. Hal ini diungkapkan Ka UPT Dinas Pasar Siborngborong, Asroi Halawa di Siborongborong, Selasa (14/07/2026).

Asroi Halawa. Luas lapak pasar lebih kurang 1 hektar tempat berdagang. Kondisi pasar seluas 1 hektar lebih yang semrawut akibat pedagang liar yang meluber hingga ke badan jalan atau trotoar seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran oleh pedagang, penertiban dan relokasi ruang yang tidak merata. 

Praktik ini memicu kemacetan lalu lintas, bau tak sedap, dan penurunan omset bagi pedagang yang taat di dalam los. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya diambil pemerintah daerah untuk mengatasi kesemrawutan di area pasar tradisional. Penataan Ulang Lapak. Mengelompokkan jenis dagangan secara spesifik di dalam area gedung utama agar pembeli memiliki panduan yang jelas. 

Penertiban Tegas. Melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di bahu jalan atau zona larangan parkir guna mengurai kemacetan. Peningkatan Fasilitas. Memastikan sirkulasi udara, sanitasi, dan pengelolaan sampah berfungsi dengan baik untuk menghilangkan kesan kumuh. Relokasi Berkala. Menyediakan fasilitas tenda atau los khusus yang representatif bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di tempat liar. Ucap Roi

Pedagang dan pengunjung yang tidak menyebut namanya, meminta pemerintah penertiban tegas. Apalagi di musim hujan, sangat kotor dan bau sekali. Ini menunjukkan jauh dari kondisi pasar sehat,” ujarnya. 

Pantauan wartawan, pemandangan tenda warna-warni masih mewarnai pemandangan tidak sehat, alias kumuh Prihatin!. Pasar Tradisional dinilai semrawut dan tak tertata!. Kondisi Pasar Tradisional Pekan Siborongborong kini menjadi sorotan tajam dari kalangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara

Kondisi semrawut, macet dan bau menjadi pandangan masyarakat yang melintas di kawasan Pasar Siborongborong. Pasar tradisional di Kabupaten Tapanuli Utara ini letaknya tepat di Kelurahan Pasar Siborongborong. Untuk itu Pemerintah Tapanuli Utara harus bersifat tegas menata dan mengelola tepat guna dan mendapatkan PAD.

[Editor: Eben Ezer S]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]

"Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tuntas. Harus dibuka secara serius sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi seluruh tenaga medis," ujarnya.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada penyidik Polda Sumut.

"Kami apresiasi dan dukung Polda Sumut menyelidiki ini secara profesional. Hak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap warga dan wajib dihormati, namun jangan menghalangi pengungkapan kebenaran."

Tuntut Sanksi Ganda Jika Terbukti Bersalah

Apabila perbuatan pidana dapat dibuktikan secara sah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang jabatan:

- Sanksi etik berat hingga pemecatan dari profesi dan organisasi IDI
- Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Jabatan dan gelar tidak boleh menjadi tameng. Jika terbukti bersalah, harus bertanggung jawab baik secara etika profesi maupun hukum negara," pungkas Eka Putra Zakran.

Sebelumnya diberitakan Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Sudaryanto, tersebut diikuti oleh pemerintah daerah terdampak bencana untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan sejumlah capaian sekaligus kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah. Bupati menyampaikan bahwa sebanyak 40 kepala keluarga hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara). Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan agar kawasan Huntara tersebut dapat ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap), mengingat seluruh penghuni menyatakan kesediaannya untuk menetap di lokasi tersebut.

Selain itu, Bupati melaporkan bahwa realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak untuk kategori rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru mengenai penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, pemerintah daerah kembali melakukan pendataan untuk mengajukan usulan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Dalam laporannya, Bupati juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM). Namun hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah, sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun kembali. 

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan dukungan BNPB agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses guna membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Tohap Simaremare]

Lanjun Lambas. Peningkatan fasilitas umum sanitase dan air bersih. Ketersediaan MCK, Mandi, cuci, kakus yang berfungsi dengan baik, serta saluran pembuangan air limbah yang lancar agar tidak menimbulkan bau busuk. Sistim parkir dan keamanan dan pedagang tidak memakai badan jalan.

Pantawan Reporter SIBARAGASNEWS, pada Sabtu 04/07/2026, pukul 10.00 wib menyebutkan keadaanan kondisi bangunan pasar tradisional di kota Siborongborong yang dibanggakan masyarakat Tapanuli Utara itu tampaknya jauh dari perhatian pihak terkait.

Disana sini terlihat sampah pedagang bertumpuk dan berserakan sehingga kesannya jorok apalagi menimbulkan aroma tidak sedap semakin memperparah keadaan dan bahkan menimbulkan warna tidak baik.

Susahnya hari pekan, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu kenderaan tidak bisa melintas dari depan pasar itu diakibatkan hak pengguna jalan sudah diambil pedagang yang bebas menggelar dagangannya sampai menutupi seluruh badan jalan.

Kondisi demikian sudah berlangsung lama seakan pihak terkait tidak (mau) mampu  menertibkannya agar pasar lebih tampak nyaman, aman dan sehat. Asumsinya, apabila keadaan itu dibiarkan dikhawatirkan kedepan semakin susah atau semakin sulit untuk ditertibkan.

Anehnya lebih ramai pedagang yang berjualan diluar gedung daripada yang berada di dalam Pasar Tradisional Siborongborong yang dibangun pemerintah daerah dengan biaya APBD.

Kepala UPT Dinas Pasar Siborongborong bermarga Halawa, perputaran uang perminggu di Pasar Siborongborong mencapai Rp 3 miliar dan mengenai kondisi pembaangunan mengakui sudah layak untuk perbaikan. Pemerintah melalui Dr Deni P Lumbantoruan, akan segera meninjau, ujarnya singkat.

[Ediror: Eben Ezer S]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]

“Informasi yang kami terima dari Polres Dairi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rasiden Damanik dan istrinya sudah diperiksa. Pihak kepolisian juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP,” ujar Abdi Manullang.

Ia menambahkan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pihak kepolisian datang untuk memastikan kondisi tempat kejadian dan menyesuaikan data dalam BAP dengan apa yang terjadi di lokasi,” imbuhnya.

Ke depannya, polisi berencana memanggil warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk dijadikan saksi guna memperkuat bukti penyelidikan.

“Selanjutnya, rencananya kepolisian akan memanggil sejumlah warga setempat yang melihat kejadian untuk dimintai keterangan secara resmi,” ungkapnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memanggil dan mewawancarai pelapor serta terlapor. Ke depannya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan kepada pelapor secara berkala,” pungkasnya.

[Redaktur:Roy]