Danau-Toba.Wahananews.co, Samosir - Bupati Samosir Vandiko Gultom dalam diskusi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) menyampaikan perhatian kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dan menyikapi terkait kondisi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Kenegerian Sihotang, Rabu 25/ 01/ 2024
Diskusi yang dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang dihadiri Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto bersama Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf, BPDAS Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, BPDAS Wampu Sei Ular Sigid Budianta, BPDAS Membramo Irwan V. Sihotang
Baca Juga:
ABMM Perkuat Komitmen ESG Melalui Buku "ABM dan Sepenggal Kisah Pembelajaran"
Selain penanganan infrastruktur daerah aliran sungai, Bupati Samosir meminta kepada Kementerian LHK untuk melakukan pengkajian akademik penyebab banjir yang diduga akibat penebangan hutan (pembalakan liar) di bagian Hulu Sitonggi-tonggi. Banjir disihotang perlu pengawasan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan kehutanan.
"Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi sekarang sudah sangat besar, pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka. Diskusi ini tidak mengatakan siapa penyebabnya, maka perlu dilakukan kajian komprensif, evaluasi yang melibatkan beberapa pihak, kebijakan dan aktifitas masyarakat," ucap Bupati Samosir dalam kata sambutanya.
"Metode penebangan oleh pihak-pihak tertentu jika salah harus dilakukan tindakan tegas, jangan didiamkan karena kegiatan penebangan itu dilihat masyarakat. Mohon perhatian kepada Kementerian LHK agar bencana banjir tidak terulang kembali," ujar Vandiko Gultom lebih lanjut.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berikan Penghargaan kepada Pahlawan Pelestari Lingkungan Hidup
Bupati Samosir juga menyampaikan bahwa akibat daerah penebangan, sekarang muncul sungai baru yang mengalir ke Danau Toba. Guna Mengantisipasi hal yang sama, Vandiko Gultom meminta Kementerian LHK agar kawasan tele jangan lagi diberi ijin menjadi zona pemanfaatan, melainkan menjadi zona inti perlindungan, dimana kawasan Tele salah satu Kantong air.
"Latar belakang menyurati berbagai pihak adalah untuk mengkaji sistim penebangan, perlu kerjasama kehutanan dengan Pemkab, supaya kawasanTele dijadikan zona inti hutan lindung," ujar Bupati Samosir
Dikegiatan Diskusi tersebut Kadis PUTR Rudimanto Limbong menyampaikan kepada Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK, Bahwa dibagian ujung (hulu) Hutan Sitonggi-tonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana.
Kadis PUTR Kabupaten Samosir tersebut juga menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan di Sitonggi-tonggi, bahwa ketika SK 579 sudah dihijaukan, namun karena sejarahnya enclave langsung dimohonkan oleh kumpulan marga, dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar.
Rudimanto juga mempertanyakan akan ijin penebangan kayu, sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya bahwa hutan lindung yang ditanami eucalipitus namun terjadi pembabatan sekitar 2.300 ha.
"Apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucaliptus, selain itu temuan dilapangan dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat, banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan didalam," ucap Rudimanto.
Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto diduskusi tersebut menyampaikan akan melakukan kajian yang objektif dan akan bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli guna mendukung kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa.
Sementara itu, Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan bahwa, untuk sementara akan dilakukan investigasi dalam waktu dekat dan akan bekerjasama dengan USU dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi.
"Yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area TPL tapi harus ditelusuri dulu," ujar Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf.
Lebih lanjut guna mengantisipasi banjir, Abdul Dauf menyampaikan bahwa perlu penempatan relawan susur sungai/ security sungai serta diperlukan peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar dibuat tim satgas bencana sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantaun.
Taufik, Kepala BPDAS Asahan Barumum juga menyampaikan akan memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
