SibaragasNews.Id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan guna menuntaskan polemik mahalnya minyak goreng di dalam negeri.
Dari informasi dan fakta yang diperoleh Luhut, banyak perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit, justru berkantor pusat di luar negeri.
Baca Juga:
Pembukaan Lahan Besar-besaran Tanpa Amdal, YARA Surati Pj Wali Kota Minta Aktivitas PT SPT Dihentikan
Bahkan perusahaan-perusahaan asing tersebut diketahui dimiliki oleh para konglomerat di Indonesia. Mereka menanam sawit di atas milik negara yang diberikan pemerintah melalui skema hak guna usaha (HGU).
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu [ha], headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," ujar Luhut saat menghadiri seminar yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), dikutip Minggu (29/5/2022).
Luhut memang tidak secara spesifik menyebut nama perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit besar yang mengeruk banyak untung di Indonesia, tetapi perusahaan induknya memilih berkantor pusat di luar negeri.
Baca Juga:
Gubernur Kaltara Harap Pembangunan Industri Minyak Goreng Sawit Dongkrak Ekonomi Daerah
Situs Direktori Perusahaan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, ada 827 perusahaan bergerak di industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan kernel di Indonesia. Lalu ada 69 perusahaan bergerak di bidang minyak goreng.
Berdasarkan Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada ribuan perusahaan perkebunan sawit. Dimana, alamat masing-masing perusahaan ada di Indonesia. Termasuk, perusahaan yang berstatus penanaman modal asing (PMA).
Tiga Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri
