Sibaragasnews.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruangan aula kantor Wali Kota Sibolga, Jumat (2/9/2022).
Dalam rakor tersebut, Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengatakan, Pemko Sibolga bersama Bank Indonesia bekerja sama dengan lintas sektoral akan terus berupaya maksimal untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok masyarakat melalui berbagai bauran kebijakan.
Baca Juga:
Wujudkan Medan Smart City, Aulia Rachman Resmikan Gedung Kantor PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagut
"Salah satunya memutus panjangnya mata rantai perdagangan bahan pokok melalui kerja sama dengan pemerintah daerah produsen atau government to government (G to G). Hal ini pernah dilakukan Pemko Sibolga dengan Pemkab Humbahas dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)," kata Wali Kota Sibolga.
Orang nomor satu di Parkir Sibolga tersebut, meminta kepada orang berduit di kota itu agar tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan, hal itu dapat memicu kelangkaan pasokan dan menggiring inflasi.
"Silakan beli secukupnya saja, karena orang lain juga sangat membutuhkan bahan pokok, termasuk warga kita yang berasal dari keluarga kurang mampu,” imbuhnya.
Baca Juga:
Ini Dia Daftar 145 Lokasi di Medan yang Sudah Gunakan Sistem E-parking
Jamaluddin juga menegaskan kepada para pedagang agar menolak jika ada warga yang membeli bahan pokok berlebihan.
"Untuk itu saya tegaskan jika pedagang nakal yang kedapatan melakukan aksi penimbunan barang, Pemko Sibolga akan bertindak tegas mencabut izin usahanya," pungkasnya.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan BI Sibolga, Jonataruli Sidabalok, menambahkan, sejak beberapa tahun ini pihaknya telah menginisiasi kerja sama secara government to government (G to G) dan juga business to business (B to B).
“Pada 2021 yang lalu, kami sudah mempertemukan klaster cabai merah di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan pedagang besar di Pasar Sibolga Nauli. Terdapat tiga kali transaksi, tapi bukan melalui jalur G to G, melainkan secara B to B,” ujar Jona.
Tahun 2022 ini, lanjutnya, Bank Indonesia juga akan memfasilitasi dengan memberikan bantuan untuk biaya transportasinya, supaya harga komoditi tersebut tetap stabil.
Pihaknya juga akan memperluas jaringan kerja sama G to G dan B to B ini agar Kota Sibolga tidak tergantung hanya kepada satu daerah produsen saja.
“Diawali dengan fasilitasi MoU dulu, tentunya. Nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa, tergantung situasinya," sebutnya. [rum]
