SibaragasNews.Id | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berupaya untuk menekan anggaran Pemilu 2024.
Salah satunya, ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan data daerah yang bisa membantu pengadaan infrastruktur untuk kantor dan gudang.
Baca Juga:
KPU RI Utamakan Distribusi Logistik Pilkada ke Daerah 3T di Seluruh Indonesia
Dengan begitu, KPU RI bisa segera menghitung ulang anggaran Pemilu 2024 yang sementara ini diajukan sebesar Rp76,7 triliun.
Anggaran tersebut naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Presiden Jokowi dan DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang.
Hasyim mengungkapkan, besarnya anggaran karena terhitung multi years 2022-2025. Salah satu alokasinya untuk pembangunan kantor.
Baca Juga:
KPU Gorontalo Sosialisasikan Pendidikan Pemilih bagi Generasi Milenial dan Gen-Z di Daerah
Ia menyebut banyak kantor KPU di daerah yang meminjam dari pemda dan menyewa ruko di beberapa daerah.
"Itulah mengapa anggaran yang kami ajukan besar, karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," ujar Hasyim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Ia menyebutkan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengadaan infrastruktur maka KPU bisa memangkas sejumlah mata anggaran.
