Kadis PUTR Kabupaten Samosir tersebut juga menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan di Sitonggi-tonggi, bahwa ketika SK 579 sudah dihijaukan, namun karena sejarahnya enclave langsung dimohonkan oleh kumpulan marga, dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar.
Rudimanto juga mempertanyakan akan ijin penebangan kayu, sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya bahwa hutan lindung yang ditanami eucalipitus namun terjadi pembabatan sekitar 2.300 ha.
Baca Juga:
ABMM Perkuat Komitmen ESG Melalui Buku "ABM dan Sepenggal Kisah Pembelajaran"
"Apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucaliptus, selain itu temuan dilapangan dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat, banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan didalam," ucap Rudimanto.
Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto diduskusi tersebut menyampaikan akan melakukan kajian yang objektif dan akan bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli guna mendukung kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa.
Sementara itu, Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan bahwa, untuk sementara akan dilakukan investigasi dalam waktu dekat dan akan bekerjasama dengan USU dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berikan Penghargaan kepada Pahlawan Pelestari Lingkungan Hidup
"Yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area TPL tapi harus ditelusuri dulu," ujar Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf.
Lebih lanjut guna mengantisipasi banjir, Abdul Dauf menyampaikan bahwa perlu penempatan relawan susur sungai/ security sungai serta diperlukan peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar dibuat tim satgas bencana sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantaun.
Taufik, Kepala BPDAS Asahan Barumum juga menyampaikan akan memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana.
